Malang – Pusat Studi Ilmu Pengetahuan (PADI) Nusantara yang dinaungi Peneleh Research Institute (PRI) menyoroti pentingnya fondasi etika dan kearifan lokal dalam kepemimpinan nasional. Hal ini mengemuka dalam diskusi daring bertajuk “Padi Nusantara Seri: Kesultanan Nusantara” dengan tema “Belajar dari Kesultanan Nusantara Mengatasi Krisis Kepemimpinan”, yang digelar pada Sabtu, 12 September 2026.

Acara yang berlangsung secara virtual melalui Zoom tersebut menghadirkan Direktur Peneleh Research Institute, Yusril Hidayatullah, sebagai pengantar; Eksekutif Nasional AKKI (Asosiasi Kerajaan & Keraton se-Indonesia), Shri Lalu Gde Pharma, sebagai pemateri; serta Hendra Jaya sebagai moderator.

Dalam sambutannya, Yusril Hidayatullah menekankan bahwa sejarah Nusantara telah melahirkan banyak kesultanan dan pemimpin legendari. Menurutnya, para pemimpin masa lalu tersebut tidak hanya mampu melewati masa krisis, tetapi juga mewariskan citra kepemimpinan yang beretika, religius, serta memiliki visi ke depan yang berbasis pada kearifan lokal.

“Oleh karena itu, saat ini Indonesia sangat membutuhkan dorongan untuk memiliki ukuran-ukuran yang jelas mengenai siapa yang pantas dijadikan pemimpin, dengan menginspirasi nilai-nilai luhur dari masa lalu,” ujar Yusril dalam pemaparannya.

Sementara itu, dalam sesi materi, Shri Lalu Gde Pharma membedah konsep kearifan Nusantara dalam mengatasi perselisihan dan dualisme kepemimpinan. Ia mengambil contoh filosofi “Rua Karaeng Se’re Ata” (Dua Raja, Satu Rakyat) dari Kesultanan Gowa Tallo.

Menurut Gde Pharma, kearifan Nusantara mengajarkan bahwa penyelesaian konflik kepemimpinan bukanlah dengan cara memusnahkan salah satu pihak. Sebaliknya, hal itu diselesaikan melalui rekonsiliasi, pembagian peran yang setara, serta ikatan sumpah sakral.

“Melalui filsafat ini, ego teritorial kedua kerajaan dikesampingkan. Rakyat Gowa adalah rakyat Tallo, dan rakyat Tallo adalah rakyat Gowa. Mereka memandang diri sebagai satu kesatuan biologis dan kultural yang utuh,” jelasnya.

Sesi diskusi yang berlangsung selama 30 menit berjalan sangat dinamis. Para peserta yang hadir tidak hanya menyimak pemaparan, tetapi juga aktif memberikan pandangan kritis. Sorotan utama dalam diskusi tersebut adalah kegagalan sistem kepemimpinan dalam demokrasi liberal yang dinilai kerap mengabaikan nilai-nilai etika dan moral.

Peserta diskusi banyak memotret bagaimana praktik demokrasi liberal saat ini cenderung melahirkan pemimpin yang berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan kelompok, bukan pada kesejahteraan rakyat. Mereka menilai sistem tersebut telah mengikis jati diri bangsa yang selama ini menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, dan rekonsiliasi.

Menanggapi hal tersebut, para peserta menekankan pentingnya kembali ke jati diri Nusantara. Menurut mereka, Indonesia perlu merumuskan kembali ukuran etik kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Nusantara, seperti integritas, religiositas, keberpihakan pada rakyat kecil, serta kemampuan membaca masa depan.

“Kita tidak bisa terus-menerus mengadopsi sistem dari luar yang terbukti gagal. Sudah saatnya kita menggali kembali khazanah kepemimpinan Nusantara yang telah terbukti mampu menjaga persatuan dan keadilan,” ujar salah satu peserta dalam forum tersebut.

Diskusi ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi bangsa Indonesia dalam mencari dan mengevaluasi kriteria pemimpin di masa depan, dengan menempatkan kearifan lokal dan integritas sebagai prioritas utama. (Redaksi)